Deklarasi Pekalongan; Upaya Penyelamatan PPMI Nasional

banner-ppmi

Pekalongan, (POROS) Telah dilaksanakan Forum Nasional Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) di Sekretariat Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Al-Mizan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Acara ini berlangsung dua hari, terhitung dari 20 sampai 21 Februari. Dalam pertemuan tersebut, dihadiri oleh perwakilan Kota Malang (Canopy), Jember (LPMS IDEAS, UPM Millenium, UPM Explant, LPM Aktualita), Kota Jogja (LPM Poros dan LPM Himmah), Kota Semarang (LPM Wartadinus), Pekalongan (LPM Al-Mizan dan LPM Panji Sedayu), Surabaya (LPM Solidaritas). Setelah melalui diskusi yang panjang, forum ini menghasilkan keputusan dan Deklarasi Pekalongan.

Pertama, secara garis besar struktur pengurus atau bagan PPMI Nasional tetap seperti sebelum kongres terakhir di Mataram tahun 2014. Akan tetapi Dewan Etik Nasional (DEN) dihapuskan. Hal ini didasari atas kesamaan program dan wewenang DEN dengan fungsi Badan Pengurus Nasional (BPN) Advokasi.

Kedua, pembentukan enam Presidium yang sementara akan menggantikan tugas dan wewenang Pengurus PPMI Nasional yang kemudian disebut dengan Deklarasi Pekalongan. Alasan pembentukan presidium, karena sudah banyak PPMI Kota atau Dewan Kota yang terpengaruh dengan tidak jelasnya Pengurus PPMI Nasional.Khawatir adanya kondisi stagnan dan kematian serentak. Sementara untuk mengatasi hal ini, akan dibentuk Koordinator Wilayah (korwil) harapannya ada pemantapan antar wilayah dengan kultur yang tak berjarak terlalu jauh, sebagai penguatan sebelum KLB.

Enam presidium terpilih, yaitu: Achmad Ismail (mantan Sekjen Pertama PPMI Kota Pekalongan), Muchlis Choirul Anwar (sedang menjadi DEN utusan PPMI Dewan Kota Yogyakarta), Abdus Somad (Sekjen PPMI Dewan Kota Yogyakarta), Dieqy Hasbi Widhana (Mantan BPK Litbang dan Advokasi PPMI Kota Jember), Eka Puspa Sari (Mantan BPK PPMI Kota Banjarmasin) dan I Wayan Widyantara (Mantan Sekjen PPMI Kota Bali).

Presidium diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB) di Malang maksimal pada bulan April 2015. Setelah KLB berakhir, maka dinyatakan tugas dari Presidium PPMI akan purna (berakhir-red). (Nurul)

Mahasiswa UAD Menuntut, Rektorat Menanggapi Positif

(26/02) Bukti masa aksi mendukung tuntutan dengan cara menandatangani bentangan kain putih di depan hall kampus I UAD.

(26/02) Bukti masa aksi mendukung tuntutan dengan cara menandatangani bentangan kain putih di depan hall kampus I UAD.

Aliansi Mahasiswa UAD Menggugat turun kejalan untuk menuntut fasilitas perkuliahan (26/2) kemarin. Mereka menuntut beberapa kebijakan kampus yang merugikan mahasiswa. Satu persatu perwakilan organisasi BEM, DPM, HMPS berorasi menuntut perbaikan kebijakan kampus. “Sudah sepantasnya kita bergerak atas nama mahasiswa, kita disini merupakan mahasiswa yang terdidik, menuntut segala bentuk penindasan, karena itu kita disini menggugat, kita akan terus berada disini sampai tuntutan kita diterima,” teriak Rio Pamungkas dalam orasinya yang juga menjabat sebagai ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU).

Teriakan massa aksi kian keras, mereka menginginkan supaya pihak rektorat segera turun menemui mereka. “Rektorat turun.. rektorat turun.. rektorat turun..,” teriak massa aksi. Tak berselang lama pihak rektorat diwakili oleh Abdul Fadlil selaku Wakil Rektor III yang membidangi kemahasiswaan turun menghampiri massa aksi yang sudah tak sabar ingin bertemu, “ya ini mau menemui perwakilan mahasiswa, diatas pak Rektor sudah menunggu,” terang Fadlil saat berada dikerumunan massa aksi.

Ia juga mengatakan akan menemui perwakilan mahasiswa yang dipercaya oleh massa aksi untuk melakukan audiensi. Pertemuan pun dilakukan di Gedung Laboratorium Program Studi (Prodi) Ekonomi yang berada dilantai dua kampus I UAD. ”Ya nanti kita akan bicara (audiensi-Red) di Gedung Laboratorium Ekonomi,” ungkapnya. (Somad)

PPMI Dewan Kota Jogja Laporkan Kerja Triwulan

Poros (01/03) Abdu Somad Sekjen PPMI Jogja (kanan) saat memberikan kenang-kenangan kepada Masduki salah satu pembicara dalam Workshop Riset (kiri) dalam acara LPJ Triwulan PPMI Dewan Kota Jogja.

Yogyakarta, Poros (01/03) Abdus Somad Sekjen PPMI Jogja (kanan) saat memberikan kenang-kenangan kepada Masduki salah satu pembicara dalam Workshop Riset (tengah) saat acara LPJ Triwulan PPMI Dewan Kota Jogja.

Yogyakarta (Poros) (01/03) Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Dewan Kota Jogja melaksanakan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) triwulan pengurus kota 2014-2016 di Ruang 205 B kampus II Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh beberapa Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) di Yogyakarta diantaranya LPM Pilar Demokrasi UII, LPM Solid FTSP UII, LPM Poros UAD, LPM Super Jimo STIAAN, LPM Pendapa UST, LPM Himmah UII, dan Badan Penerbitan Pers Mahasiswa (BPPM) Psikomedia UGM. LPJ triwulan yang bertema “Menyongsong Perubahan PPMI” sebelumnya dilaksanakan workshop riset untuk memberikan pemahaman kepada awak pers mahasiswa akan pentingnya melakukan penelitian, serta mampu membaca, mengolah dan menulis hasil penelitian dengan baik. (Fara)

Aliansi Mahasiswa UAD Menggugat

20150226_111123

Yogyakarta (Poros) (26/02) Aliansi Mahasiswa UAD Menggugat mengadakan aksi di depan Hall Kampus I Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

Aksi yang diawali dengan long march dari kampus II ke kampus III hingga berhenti di kampus I UAD ini  membawa beberapa tuntutan kepada kampus atas pembuatan kebijakan yang dianggap merugikan mahasiswa. Diantaranya, batasi kuota penerimaan mahasiswa baru, hapus kuliah jam malam, relokasi mahasiswa dari Lowanu, hentikan pembentukan prodi baru, satukan Ilmu Komunikasi dengan Fakultas Sastra, Budaya dan Ilmu Komunikasi, dan tingkatkan Fasilitas kampus.

Tuntutan yang diberikan oleh masa aksi juga besertakan solusi diantaranya, percepat pembangunan kampus IV, beri mahasiswa gedung kuliah yang pantas dan ganti fasilitas yang tidak layak.

Selepas adzan Dzuhur masa aksi masih berada di depan hall kampus I, sambil menunggu hasil audiensi oleh perwakilan masa bersama Rektorat. (Fara)

Komisi Yudisial : Negeri ini seperti tidak bermoral

1557435_1607812826119169_3821331719453420402_n

Anom Wahyu Asmorodjati (kiri) sebagai moderator dan Ketua Komisi Yudisial (kanan) di Auditorium Kampus 2 UAD

Yogyakarta, (POROS). Kuliah umum yang diselenggarakan oleh Program studi (Prodi) PPKn FKIP UAD ini menghadirkan Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki sabtu lalu (21/2). Dalam penjelasannya, tak luput dari isu yang sedang booming di berbagai media. Seperti yang telah diketahui, KY memiliki kewenangan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Oleh karenanya, KY berhak memberikan sikap tegas dalam penanganan kasus yang dilakukan oleh hakim apabila melanggar kode etik hakim.

Kasus yang dijumpai beberapa hari yang lalu ialah terkait dengan keputusah Hakim MA, Sarpin Rizaldi yang dirasa menimbulkan ‘keganjalan’. Hal ini mengakibatkan Ketua KY tersebut dengan tegas menyatakan, “Hakim dalam memberi putusannya jelas sangat melanggar 77-83 KUHP”. Ia juga menyayangkan kondisi yang demikian, “Sebulan belakangan ini indonesia dihujat tsunami hukum dan tsunami politik yang tidak berujung. Memalukan, negeri ini mempertontonkan kebodohan. Seolah-olah negeri ini tidak memiliki etika dan moral.”

Kuliah umum yang bertemakan “Revolusi Mental Penegakan Hukum dan Kontribusinya dalam Pendidikan Hukum Indonesia” akhirnya menjadi urgensi apabila melihat kondisi bangsa saat ini. “Tidak hanya lembaga hukumnya saja, melainkan setiap kehidupan bermasyarakat jelas akan berkaitan dengan hukum sehingga perlu mendapatkan pendidikan hukum,” imbuhnya.

Pria yang saat ini masih menjabat sebagai dosen di Universitas Islam Indonesia (UII) pun menyebutkan, “penegak hukum harusnya manusia istimewa. Tugas  dan tanggungjawabnya tidak sekedar menegakkan aturan-aturan tertulis, tetapi juga menegakkan asas-asas dan nilai-nilai hukum.” Ia juga menyatakan bahwa menjadi penegak hukum adalah menjadi manusia yang menjalankan profesi yang memadukan tiga kemampuan sekaligus: Kognisi-Afeksi dan Psikomotorik yang baik.

Misi pemerintahan Jokowi-JK untuk melakukan perubahan mendasar (revolusi) terhadap mentalitas manusia Indonesia pun disepakati olehnya. “Saya sependapat dengan misi pemerintahan tersebut. Manusia indonesia memiliki modal sosial yang besar untuk menjadikan mental sebagai kekuatan/pondasi membangun bangsa, termasuk membangun penegakan hukum yang adil dan beradab,” jelasnya. (Tati)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2,982 other followers