Syawalan, Rektor Bahas Akreditasi

POROS (Yogyakarta). Universitas Ahmad Dahlan (UAD) menyelenggarakan pengajian syawalan yang bertempatkan di Ruang Auditorium Kampus I UAD, (27/7). Acara ini berlangsung dengan ramai, karena selain mengundang para dosen juga melibatkan beberapa mahasiswa.

Dalam sambutannya, Kasiyarno selaku Rektor UAD menitikberatkan tentang akreditasi Universitas. Ia memaparkan bahwa selama bulan Ramadhan, beberapa Program Studi (Prodi) UAD telah mendapatkan akreditasi yang cukup memuaskan. Salah satunya yaitu Apoteker yang telah memperoleh akreditasi A. Akan tetapi, untuk akreditasi Universitas saat ini masih belum mencapai target.

“yang menjadi persoalan akreditasi UAD belum mencapai target adalah dikarenakan oleh minimnya prestasi dan karya-karya oleh pihak dosen. Ia berharap setelah acara syawalan ini UAD dapat meningkatkan kualitas, kinerja serta prestasi untuk meningkatkan akreditasi Universitas.” Tambahnya.

Agenda yang bersamaan yaitu pelepasan enam calon jamaah haji UAD dan dilanjutkan dengan halal bihalal antara rekan-rekan dosen, karyawan dan civitas akademika UAD. (Irma | Ayun)

PPMI Nasional Menyatakan Sikap Atas Kerusuhan Tolikara

Benahi Kode Etik Jurnalistik Media Peliput Isu Papua

Salam Pers Mahasiswa!!!

Pada peringatan hari raya Idul Fitri 1436 Hijriyah pada tanggal 17 juli 2015, terjadi kerusuhan di Tolikara, Papua. Kerusuhan yang mengakibatkan terbakarnya beberapa kios dan sebuah rumah ibadah warga muslim itu segera menyebar menjadi berbagai berita dengan judul yang nampaknya semakin memperkeruh suasana. Isu kerusuhan di Tolikara yang belum pasti akar permasalahannya menjadi sebuah isu yang diseret ke berbagai ranah oleh masyarakat.  Kecaman, kutukan dan berbagai cacian muncul walaupun isu kerusuhan itu masih belum jelas.

Selain itu peran media dan aparatur Negara yang kurang tegas pun membuat kasus kerusuhan itu semakin meluas di berbagai lapisan, mulai dari isu sentimen agama sampai isu munculnya kembali ideologi komunisme di Indonesia. Kesimpangsiuran isu ini pun merembet luas di sosial media dan semakin mengaburkan akar permasalahannya.

Maka kami Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI Nasional) menghimbau  masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh pemberitaan media. Karena setiap pemberitaan butuh klarifikasi dan verifikasi sehingga pemberitaan itu bisa dijadikan rujukan. Selain itu kami juga menghimbau agar publik tidak terlalu gegabah untuk menyebarkan informasi yang kurang akurat mengenai isu kerusuhan di Tolikara ini. Karena kami menganggap bahwa tindakan provokatif dan bias pemberitaan media bisa mengancam kerukunaan antar agama  di Indonesia.

Atas dasar pemikiran tersebut juga. Maka kami PPMI Nasional menyatakan sikap:

1. Mengecam dengan keras tindakan beberapa media yang memelintir isu kekerasan yang terjadi di Tolikara. Karena tugas media adalah memberikan rujukan dan informasi yang sebenar-benarnya kepada publik. Bukan malah memperkeruh suasana. Terlebih media-media yang menyeret isu ini pada isu-isu sensitif yang bisa menyulut dan mengakibatkan konflik lebih besar.

2. Mengecam tindakan beberapa media yang kurang mengindahkan Kode Etik Jurnalistik sebagai dasar pemberitaan dan hanya memberitakan informasi secara sepotong-sepotong tanpa klarifikasi dan verifikasi. Karena kode etik jurnalistik adalah sebuah rujukan yang harus dijadikan pegangan oleh berbagai wartawan dan berbagai media untuk memberitakan berbagai hal.

3. Meminta agar perusahaan media memakai metode-metode jurnalistik yang sebenar-benarnya untuk memberitakan isu sensitif di Tolikara ini. Selain itu kami juga meminta agar media tidak lebih mementingkan keuntungan perusahaan daripada akurasi pemberitaan yang disiarkan

4. Meminta kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi  oleh beberapa informasi yang menyeret isu ini pada isu sentimen agama dan kemunculan ideologi komunis sebelum akar permasalahan kasus kerusukan di Tolikara ini terungkap.

5. Menuntut agar aparatur Negara segera menindaklanjuti kasus ini agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Segera dilakukannya penegakan hukum serta pencarian fakta lebih lanjut agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi.

6. Menuntut agar pemerintah Negara mengambil peran dalam memberikan informasi yang jelas dan menjernihkan, agar kasus ini tidak semakin meluas dan merembet pada isu-isu sensitif lainnya.

Demikian pernyataan sikap ini kami buat, semoga masyarakat tidak dengan gampang menelan mentah-mentah informasi yang lahir secara prematur di beberapa media.

Salam Pers Mahasiswa!!!

Ttd

Sekjen PPMI

Abdus Somad

PPMI Nasional Menyatakan Sikap Atas Kerusuhan Tolikara

Benahi Kode Etik Jurnalistik Media Peliput Isu Papua

Salam Pers Mahasiswa!!!

Pada peringatan hari raya Idul Fitri 1436 Hijriyah pada tanggal 17 juli 2015, terjadi kerusuhan di Tolikara, Papua. Kerusuhan yang mengakibatkan terbakarnya beberapa kios dan sebuah rumah ibadah warga muslim itu segera menyebar menjadi berbagai berita dengan judul yang nampaknya semakin memperkeruh suasana. Isu kerusuhan di Tolikara yang belum pasti akar permasalahannya menjadi sebuah isu yang diseret ke berbagai ranah oleh masyarakat.  Kecaman, kutukan dan berbagai cacian muncul walaupun isu kerusuhan itu masih belum jelas.

Selain itu peran media dan aparatur Negara yang kurang tegas pun membuat kasus kerusuhan itu semakin meluas di berbagai lapisan, mulai dari isu sentimen agama sampai isu munculnya kembali ideologi komunisme di Indonesia. Kesimpangsiuran isu ini pun merembet luas di sosial media dan semakin mengaburkan akar permasalahannya.

Maka kami Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI Nasional) menghimbau  masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh pemberitaan media. Karena setiap pemberitaan butuh klarifikasi dan verifikasi sehingga pemberitaan itu bisa dijadikan rujukan. Selain itu kami juga menghimbau agar publik tidak terlalu gegabah untuk menyebarkan informasi yang kurang akurat mengenai isu kerusuhan di Tolikara ini. Karena kami menganggap bahwa tindakan provokatif dan bias pemberitaan media bisa mengancam kerukunaan antar agama  di Indonesia.

Atas dasar pemikiran tersebut juga. Maka kami PPMI Nasional menyatakan sikap:

1. Mengecam dengan keras tindakan beberapa media yang memelintir isu kekerasan yang terjadi di Tolikara. Karena tugas media adalah memberikan rujukan dan informasi yang sebenar-benarnya kepada publik. Bukan malah memperkeruh suasana. Terlebih media-media yang menyeret isu ini pada isu-isu sensitif yang bisa menyulut dan mengakibatkan konflik lebih besar.

2. Mengecam tindakan beberapa media yang kurang mengindahkan Kode Etik Jurnalistik sebagai dasar pemberitaan dan hanya memberitakan informasi secara sepotong-sepotong tanpa klarifikasi dan verifikasi. Karena kode etik jurnalistik adalah sebuah rujukan yang harus dijadikan pegangan oleh berbagai wartawan dan berbagai media untuk memberitakan berbagai hal.

3. Meminta agar perusahaan media memakai metode-metode jurnalistik yang sebenar-benarnya untuk memberitakan isu sensitif di Tolikara ini. Selain itu kami juga meminta agar media tidak lebih mementingkan keuntungan perusahaan daripada akurasi pemberitaan yang disiarkan

4. Meminta kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi  oleh beberapa informasi yang menyeret isu ini pada isu sentimen agama dan kemunculan ideologi komunis sebelum akar permasalahan kasus kerusukan di Tolikara ini terungkap.

5. Menuntut agar aparatur Negara segera menindaklanjuti kasus ini agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Segera dilakukannya penegakan hukum serta pencarian fakta lebih lanjut agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi.

6. Menuntut agar pemerintah Negara mengambil peran dalam memberikan informasi yang jelas dan menjernihkan, agar kasus ini tidak semakin meluas dan merembet pada isu-isu sensitif lainnya.

Demikian pernyataan sikap ini kami buat, semoga masyarakat tidak dengan gampang menelan mentah-mentah informasi yang lahir secara prematur di beberapa media.

Salam Pers Mahasiswa!!!

Ttd

Sekjen PPMI

Abdus Somad

Hak Pilih Terabaikan, Mahasiswa Golput

         Pesta demokrasi UAD (Universitas Ahmad Dahlan) serentak dilaksanakan kamis (4/6) di kampus I, II, III dan V. Ada 5 TPS (Tempat Pemungutan Suara) bertempat di kampus III untuk mahasiswa Fakultas Farmasi, FTI (Fakultas Teknologi Industri ), FMIPA  (Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam), FKM (Fakultas Kesehatan Masyarakat) dan Jurusan Pendidikan MIPA dari FKIP (Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan). Kesuksesan Pemilwa dilihat dari keikutsertaan mahasiswa dalam menggunakan hak pilihnya. Dalam penggunaannya, mahasiswa harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh KPUM (Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa). Prosedur tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Pemilwa 2015. Mahasiswa yang menggunakan hak pilih harus menunjukan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) atau kartu anggota perpustakaan. Apabila mahasiswa tidak membawa keduanya, persyaratan lainnya menggunakan bukti pembayaran pada semester genap 2014/2015. Namun, jika mahasiswa tidak membawa salah satu dari ketiga persyaratan tersebut maka mahasiswa tidak bisa memilih atau dapat dikatakan Golput. “ngga bisa mbak karena prosedurnya seperti itu.” Terang Raden Roro selaku sekretaris PPS (Panitia Pemungutan Suara) di TPS 8, FTI.

      Persyaratan tersebut cukup mengecewakan beberapa mahasiswa yang sudah antusias dalam pemilwa ini, namun tidak dapat menggunakan hak pilihnya hanya karena lupa membawa satu dari tiga persyaratan yang telah ditentukan. “Seharusnya kalo ngga bawa, dikasih kesempatan buat milih kan kita juga mau ngasih suara buat yang lain,” Ungkap Nirmala, mahasiswi FTI saat diwawancarai poros setelah kembali dari TPS 8. Kekecewaan itu tidak hanya dirasakan oleh Nirmala saja. Hal serupa juga dirasakan oleh Ari, salah satu mahasiswa FMIPA. Ia merasa kecewa tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilwa tahun ini. “ya satu suara itu kan sangat menentukan, jadi ya kecewa (tidak bisa milih-Red),” Jelas Ari.

       Ketidakikutsertaan mahasiswa dalam memilih  dikarenakan sosialisasi yang terlalu singkat. “Sosialisasi persyaratan sebenarnya sudah sejak kemarin (Rabu-Red), Cuma kan hari selasanya libur, hari rabunya kami fokus pada logistik dan lain-lain. Jadi kan mepet waktu juga,” Jelas Immadurohim selaku ketua KPUM UAD 2015.

        Hasil rekapitulasi pemilwa pada TPS di kampus III yaitu TPS FMIPA sebanyak 177 dari 416 mahasiswa yang menggunakan hak pilih. Pada TPS  FTI sebanyak 181 dari 1555 mahasiswa yang menggunakan hak pilih. Pada TPS  Fakultas Farmasi, mahasiswa yang memilih sebanyak 179 dari 989. TPS JP MIPA sebanyak 223 dari 1794 mahasiswa yang menggunakan hak pilih sedangkan TPS FKM 347 mahasiswa dari 1102 mahasiswa.

        Berkaitan dengan hasil rekapitulasi yang Poros dapatkan, terlihat bahwa FKM memiliki total mahasiswa menggunakan hak pilih paling banyak daripada Fakultas lain yang berada di kampus III. Menurut Novitarsa Djafar ketua PPS di TPS FKM, pihak fakultas mendukung dengan adanya pemilwa ini. “Jadi kalau mereka kuliah syaratnya harus mencoblos dulu dengan membawa bukti (menunjukkan cap jari warna biru-Red),” Jelas Djafar. Dukungan dalam bentuk menambahkan syarat membawa bukti telah mengikuti pencoblosan pemilwa itu merupakan inisiatif dari pihak fakutas sendiri. “Itu inisiatif dari fakultas itu sendiri untuk menyukseskan pemilwa ini. Agar mahasiswa itu tidak apatis,” Tambahnya. Menurut Immadurohim, hal tersebut dapat menjadi bahan evaluasi KPUM untuk pemilwa mendatang. (Silvi, Azizah)

Pengetahuan Tentang Partai Rendah, Minat Untuk Memilih Tinggi

yuuuuuuuu

        Setelah gagal dalam beberapa tahun terakhir, Pemilwa kini akan dilaksanakan pada 4 Juni 2015. Semenjak dilantik pada 29 April lalu, KPUM baru mensosialisasikan perihal Pemilwa pada  tanggal 4 Mei setelah 2 hari menyusun program kerjanya. Hingga hari ini berarti persiapan KPUM terhitung  1 bulan untuk menyelenggarakan Pemilwa. Di tengah semangat kampanye dua kandidat, Litbang Poros melakukan penelitian Tanggal 1-3 Juni 2015 guna mencari tahu tingkat pengetahuan mahasiswa UAD tentang partai mahasiswa serta minat mahasiswa dalam menggunakan hak pilihnya dalam Pemilwa yang akan dilaksanakan hari ini.

        Penelitian ini menggunakan teknik Random Sampling dengan 300 sampel yang tersebar di 10 fakultas. Berdasarkan hasil yang Poros dapat, sebanyak 58,67% dari 300 sampel tidak mengetahui adanya partai mahasiswa di UAD. Sebesar 55,67% tidak mengetahui jumlah partai mahasiswa yang akan mengikuti Pemilwa tahun ini. Meskipun persentase tingkat ketidaktahuan mahasiswa terhadap partai tinggi, namun sebanyak 76% menjawab akan menggunakan hak pilih mereka pada Pemilwa nanti. Persentase 76% menunjukan bahwasannya mahasiswa sadar akan hak pilih yang harus digunakan. Namun melihat persentase sebelumnya, minimnya pengetahuan terhadap partai mahasiswa menjadi evaluasi besar bagi semua pihak yang berwenang untuk memaksimalkan sosialisasi. Hal ini untuk mengantisipasi agar mahasiswa tidak memilih dalam gelap. (LITBANG)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,186 other followers